Al-Amin Jasa Pembukuan dan Pajak

Fokus kepada bisnis Anda, kami urus pembukuan dan pajaknya

Jasa Pembukuan

kami akan membantu usaha anda dalam pencatatan keuangan yang baik dan benar

Read More

Jasa Perpajakan

kami akan membantu perpajakan usaha anda agar menjadi usaha yang tertib pajak

Read More

Jasa Pengurusan BPJS

kami akan membantu dan memanage BPJS pegawai pada usaha anda

Read More

Intensif Pajak Demi Dongkrak Ekonomi, Sri Mulyani Lepas Rp154 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah terus berusaha menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia, dengan memberikan insentif perpajakan untuk dunia usaha. Insentif tersebut berupa pengurangan pajak yang berbentuk tax holiday ataupun tax allowance.

Namun, kata dia, pemberian insentif tersebut membuat pemerintah harus rela kehilangan potensi penerimaan perpajakan. Pada tahun 2017 saja, pemerintah rela kehilangan penerimaan pajak sekitar Rp154,66 triliun. Total pajak Rp154,66 triliun yang tidak dikantongi negara tersebut dikategorikan sebagai belanja perpajakan (tax expenditure).

Total belanja perpajakan pemerintah pada 2017 mencapai Rp154,66 triliun yang berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar RP125,32 triliun, pajak penghasilan (PPh) Rp20,17 triliun dan bea masuk dan cukai Rp9,15 triliun.

“Jadi seluruh fasilitas perpajakan ini sebetulnya fasilitas yang kita sebut tax expenditure. Jadi pemerintah sebenarnya berhak mendapat pajak, tapi kita tidak memungutnya, karena kita ingin berikan fasilitas ini untuk mendorong perekonomian,” jelas Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menjelaskan, berbagai fasilitas tersebut yakni jenis fasilitas yang dinikmati dunia usaha. Ini dilakukan dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 

“Dalam rangka untuk menjadi transparan, sebetulnya dunia usaha siapa aja sih yang dapat fasilitas, dimana mereka, mendapatkan berapa, maka kami perlu membuat laporan belanja perpajakan. Ini pertama kali dalam sejarah perekonomian Indonesia dan Kemenkeu. Indonesia menerbitkan berapa jumlah fasilitas pajak itu diberikan,” imbuh dia.

Menurutnya, sejumlah negara maju pun telah melakukan hal tersebut. Misalnya, tax expenditure Kanada yakni mencakup PPh Badan dan orang pribadi, Australia dan Amerika Serikat ruang lingkup tax expenditurenya untuk pajak pusat, sedangkan Jepang cakupannya untuk PPh individu dan badan usaha.

“Jadi definisi tax expenditure adalah penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system) yang menyasar kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu. Untuk emerging, kita termasuk maju karena belum banyak negara emerging yang melakukan ini,” tandasnya.

Sumber : SindoNews.com

Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen Segera Berlaku, Ini Bocoran Lengkapnya

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, termasuk koperasi segera diberlakukan. Pemerintah memangkas pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari jumlah atau nilai peredaran bruto selama satu tahun maksimal Rp 4,8 miliar.

“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya sudah sampai pada tahap akhir. Jadi dari berbagai rapat harmonisasi yang diikuti oleh beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi UMKM, tarif PPh final baru yang dinyatakan dalam RPP adalah sebesar 0,5 persen,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati Barnas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Kemenkop dan UKM sebelumnya melalui surat Menteri Koperasi dan UKM pada 2017 mengusulkan agar tarif PPh final melalui PP nomor 46 2013 yang dinilai masih memberatkan dapat diturunkan menjadi 0,25 persen. Revisi tersebut telah disepakati dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga kemungkinan dapat diberlakukan dalam waktu dekat.

“Nantinya akan ada perubahan signifikan dalam aturan tersebut, di antaranya penurunan tarif PPh final (pajak UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen atas omzet. Kedua, penerapan PPh final berbatas waktu,” kata dia.

Yuana lebih jauh menjelaskan, pada RPP itu juga disebutkan ada kebijakan batas waktu (sunset clause) bagi wajib pajak (WP) yang menggunakan tarif final ini, yakni empat tahun untuk WP badan tertentu (koperasi, CV, dan firma), tiga tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas (PT), dan tujuh tahun untuk WP perorangan.

Melalui kebijakan sunset clause atau batas waktu pengenaan pajak, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong para pelaku UMKM untuk semakin tertib pembukuan dan mengedukasi diri untuk tertib menyusun laporan keuangan.

“Jadi, setelah batas waktu tiba, WP dapat melaksanakan pembukuan dan menyelenggarakan kewajiban sesuai rezim umum atau pajak normal sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, mengacu pada Pasal 17,” ungkap dia.

RPP tersebut juga memberikan keleluasaan bagi UMKM yang merugi untuk menggunakan mekanisme pajak normal dengan menyampaikan laporan keuangan pada saat pelaporan SPT Tahunan, dengan mekanisme kompensasi kerugian selama 5 tahun. Namun, untuk tahun-tahun selanjutnya UMKM yang bersangkutan harus konsisten menggunakan tarif pajak normal.

Yuana tak menampik jika adanya sunset clause akan menuai berbagai tanggapan, terutama dari pelaku UMKM. Namun, dia menilai, kebijakan sunset clause sebagai sarana pembelajaran bagi WP Orang Pribadi maupun WP Badan, agar secara bertahap dapat melaksanakan pembukuan secara tertib.

Sebab, pembukuan dan pencatatan keuangan dalam proses bisnis merupakan keharusan sebagai bagian manajemen keuangan, antara lain dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke bank.

“Ini semangatnya positif. Dalam arti, diberi waktu dan pada akhirnya UMKM secara bertahap diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi. Sistem pembukuan merupakan salah satu needsuntuk peningkatan kinerja UMKM.”

Di sisi lain, Yuana menyatakan dengan diberlakukannya sunset clause, diharapkan pemerintah dapat mendukung melalui pelatihan dan pendampingan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, serta advokasi dan pemahaman kewajiban membayar pajak.

“Batas waktu (sunset clause) memberikan kebebasan UMKM untuk memilih sistem pajak final atau normal. Selama masa sunset clause, pemerintah secara paralel juga selayaknya melaksanakan pelatihan dan pendampingan dengan dukungan APBN dan APBD. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pembayaran pajak dari UMKM,” jelas dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2016 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59,7 juta yang didominasi oleh pelaku usaha mikro.

“Maka dari itu, diharapkan peningkatan sinergi antarinstansi terkait di tingkat pusat maupun daerah untuk peningkatan kapasitas SDM UMKM di bidang administrasi dan pembukuan, serta kesadaran untuk membayar pajak,” tandas dia.

Sumber : www.liputan6.com

Pedoman Sertifikat Bebas (SKB) Pajak UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah mengeluarkan pedoman mengenai Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 (SKB PP 46/2013). Pedoman ini berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP 23 Nomor 2018. Berikut rincian pedoman terkait yang tertuang melalui S-421/PJ.03/2018:

1. SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
3. SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.
5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.
6 Contoh formulir permohonan Surat Keterangan, formulir Surat Keterangan, dan formulir penolakan permohonan Surat Keterangan, dapat diunduh dengan klik disini.

 

Sumber : Ortax.org